KETAPANG – Menanggapi keresahan luas masyarakat terkait kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang memicu antrean panjang di sejumlah titik dalam beberapa hari terakhir, Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. langsung turun tangan.
Bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Bupati memimpin rapat koordinasi mendalam yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, serta seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Ketapang, Senin (13/7/2026).
Kondisi Riil di Lapangan
Berdasarkan pantauan awal yang dilakukan, persoalan yang terjadi bukan karena stok atau pasokan Pertalite yang terputus. Kendala utama justru terletak pada antrean kendaraan yang mengular panjang serta adanya laporan lonjakan harga jual secara eceran yang jauh di atas tarif resmi pemerintah.
Rapat ini digelar khusus untuk membedah akar masalah, memastikan aliran distribusi berjalan lancar, serta menjamin BBM tepat sasaran dan harga kembali normal.
Langkah Konkret Penanganan
1. Identifikasi Kendala Secara Menyeluruh
Pemerintah Kabupaten meminta laporan riil dari pengelola mengenai volume distribusi harian, guna memastikan apakah hambatan bersifat teknis penyaluran atau ada masalah di titik penyerapan.
2. Peringatan Keras & Penindakan Hukum
Bupati tegas tidak mentoleransi pihak yang berusaha mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat:
“Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri sampai tuntas. Ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, saya juga mengundang Bapak Kapolres dalam rapat ini.”
3. Pengawasan Ketat Harga
Pemerintah juga menyoroti keras praktik penjualan Pertalite secara eceran dengan harga yang tidak wajar. Seluruh elemen diminta bersinergi menekan spekulasi agar harga di masyarakat segera kembali stabil sesuai ketentuan.
“Saya sangat memahami keresahan masyarakat. Karena itu, saya bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan akan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya,” tegas Bupati.
Diharapkan melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak penyalur, dalam waktu dekat ketersediaan Pertalite di wilayah Tanah Kayong dapat kembali lancar, tanpa antrean panjang, dan tidak membebani aktivitas ekonomi warga.
Tim Red
