SEPULUH BULAN IKHTIAR DAN PENGABDIAN
Ketapang, Pwk.or.id.kalbar – Sepuluh bulan perjalanan kepemimpinan ini bukanlah sekadar hitungan waktu. Ia adalah rangkaian ikhtiar, proses pembelajaran, dan kerja nyata dalam mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Ketapang.
Sejak 20 Februari hingga 20 Desember 2025, saya bersama Wakil Bupati Jamhuri dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang menata langkah dengan satu keyakinan yang teguh: Ketapang harus terus bergerak maju dan tidak boleh berjalan mundur.
KONSOLIDASI AWAL SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN
Pada masa awal kepemimpinan ini, kami secara sadar memfokuskan langkah pada konsolidasi internal pemerintahan. Kami menata organisasi, menyelaraskan visi, dan memperkuat koordinasi agar roda pemerintahan berjalan lebih solid, efektif, dan terarah.
Saya mengibaratkan fase ini sebagai tahap menanam. Kita sedang menanam pondasi kebijakan, menanam tata kelola, dan menanam budaya kerja. Insyaallah, hasilnya akan mulai kita rasakan pada periode 2026 hingga 2029, seiring dengan terbangunnya sinergi yang kuat serta hasil lobi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN
Kami tidak menutup mata bahwa tidak semua langkah berjalan mulus. Dinamika birokrasi, keterbatasan anggaran, serta tingginya harapan masyarakat menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kebijakan yang bijak dan penuh kehati-hatian.
Namun saya ingin menegaskan, dalam kondisi apa pun, prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang kami ambil. Pembangunan harus tetap berjalan dan berpihak kepada masyarakat. Inilah amanah rakyat yang tidak boleh kami khianati.
AMANAH KEPEMIMPINAN: KETAPANG SEBAGAI RUMAH BESAR KITA BERSAMA
Saya ingin menegaskan bahwa amanah kepemimpinan ini bukanlah tentang kehebatan pribadi, apalagi sekadar jabatan. Ini adalah mandat rakyat dan tanggung jawab moral yang harus saya jaga dan pertanggungjawabkan dengan sepenuh hati.
Sejak awal, saya meyakini bahwa Kabupaten Ketapang bukan milik satu golongan atau kelompok tertentu. Ketapang adalah rumah besar kita bersama—rumah bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, budaya, latar belakang sosial, maupun pilihan politik.
Di dalam rumah besar ini, keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Karena itu, kepemimpinan yang saya jalankan harus mampu merangkul, melindungi, dan menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga Ketapang, tanpa terkecuali.
GOTONG ROYONG SEBAGAI KUNCI KEMAJUAN DAERAH
Saya menyadari sepenuhnya bahwa membangun Ketapang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang atau satu pihak saja. Diperlukan kerja bersama, semangat gotong royong, serta saling percaya antar seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat harus berjalan seiring sejalan. Hanya dengan kebersamaan itulah Ketapang dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dan mandiri.
PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF DI ERA DIGITAL
Di era digital saat ini, pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah berubah. Banyak laporan, keluhan, dan aspirasi masyarakat saya terima langsung melalui media sosial.
Karena itu, saya menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus responsif. Semua harus berfungsi, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat, hingga kepala desa. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
KETERBUKAAN KINERJA DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Mulai Januari mendatang, saya mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan capaian kinerja secara terbuka kepada masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen kita terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.
Pelayanan publik menjadi perhatian serius saya. Kita ini adalah abdi masyarakat. Yang sulit harus dipermudah, yang lama harus dipersingkat. Jangan sampai masyarakat dipersulit dalam mengurus pelayanan dasar, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya.
PENATAAN PEJABAT ESELON BERBASIS AMANAH DAN KINERJA
Dalam menjalankan roda pemerintahan, saya memandang bahwa jabatan adalah amanah. Karena itu, pejabat eselon II, III, dan IV harus benar-benar memahami bahwa posisi yang diemban adalah tanggung jawab untuk melayani, bukan sekadar status.
Penataan pejabat eselon akan dilakukan berbasis kompetensi, integritas, dan kinerja. Saya ingin birokrasi Kabupaten Ketapang diisi oleh aparatur yang profesional, beretika, dan berorientasi pada hasil.
Dalam konteks Ketapang sebagai rumah besar kita bersama, pejabat eselon harus menjadi teladan, penggerak, dan solusi bagi masyarakat.
KEMANDIRIAN DAERAH DAN PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kita juga harus memperkuat kemandirian daerah. Saat ini Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ketapang berada di kisaran Rp300 miliar. Ke depan, kita targetkan meningkat secara bertahap hingga Rp500 miliar pada tahun 2029.
Kita tidak bisa terus bergantung. Ketapang harus mandiri, kuat secara fiskal, dan mampu membiayai pembangunan dari kekuatan sendiri.
ARAH PEMBANGUNAN BARU: INDUSTRIALISASI DAN HILIRISASI
Ke depan, saya ingin menegaskan arah pembangunan Kabupaten Ketapang. Kita tidak lagi bertumpu pada perluasan lahan sawit semata.
Kita dorong industrialisasi dan hilirisasi, agar sumber daya alam yang kita miliki diolah di daerah sendiri, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penutup: Doa dan Harapan untuk Ketapang
Apa yang kita ikhtiarkan hari ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kebersamaan.
Saya memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang agar agenda pembangunan yang telah kita rancang dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata.
Semoga Ketapang benar-benar menjadi rumah besar yang adil, maju, mandiri, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Terima kasih.
Pwk.or.id. kalbar
